Kendari, Sultratimes.com,- Terkait pembngunan kantor gubernur sultra yang memakan anggaran 400 miliar mendapati respon negative di kalangan publik sultra, salah satunya PKC PMII Sultra Melalui ketua Lembaga Hubungan organisasi gerakan advokasi masyarakat & kebijakan publik akan presure persoalan ini hingga tuntas
Awaludin selaku Ketua Lhorhakam PKC PMII SULTRA menilai anggaran 400 Miliyar yang di keluarkan untuk pembangunan kantor gubernur sultra, tidak ada asas manfaatnya bagi masyarakat yang berada di 17 kab/kota ini.
Pasalnya seharusnya pemerintah lebih mendahulukan kegiatan pembangunan yang berguna bagi masyarakat, sehingga ada yang di rasakan oleh masyarakat, bayangkan anggaran 400 miliyar hanya untuk kantor gubernur yang masih layak di gunakan bagi saya itu hanya buang-buang anggaran
Terlebih lagi masih banyak jalan penghubung status provinsi masih terabaikan(masih rusak parah) yang itu sudah sering di suarakan oleh masyarakat salah satunya misalnya (jalan poros kendari – Motaha) Konsel, Buton Raya, Konkep dan bahkan ada beberapa pembangunan yang unfaedah, seperti rumah sakit jantung yang mangkrak, perpustakaan, jalan poros kendari toronipa,parkiran halaman kantor gubernur yang itu juga belum selesai (mandek)
“Katanya Pak Ketua DPRD Prov bahwa tidak ada satupun pembahasan Rapat mengenai Pembangunan kantor Gubernur yang ada itu Rehabilitasi. Terus dibantah sama Pak Gub bahwa nda mungkin ada Anggaran Kalau tidak ketuk palu, setelah kita cek di LPSE ternyata Benar bahwa Nomenklatur tendernya pembangunan Kantor Gubernur Tahap 1 dgn Anggaran 27 Milyar. ada apa” Ungkap Awaludin dalam keterangan tertulisnya Kamis, 15/09/22
“Melalui konfrensi pers ini awaludin menyampaikan pembangunan yang tidak ada asas manfaatnya itu agar di evaluasi, maksudnya mana yang penting infrasturktur jalan untuk msyarakat atau gedung 22 lantai .maka dari itu ia mendorong kepada DPRD prov sultra agar segera membentuk pansus tentang aggaran yang di keluarkan senilai 400 Milyar ini.” Tutupnya
Red
