Konsel, Sultratimes.com, – Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan aliran paham radikalisme Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Konawe selatan (Konsel) menggelar sosialisasi penanganan konflik sosial (PKS) dan pencegahan paham radikalisme dan terorisme di salah satu hotel ternama di kendari, jum’at, 04/10/22
Acara tersebut dibuka Asisten 2 perekonomian dan pembangunan Konsel, Dr. Sahlul, SE. M.Si serta menghadirkan narasumber diantaranya Dandim 1417 kendari, Kapolres Konsel, Kajari Konsel, asisten administrasi umum konsel, asisten pemerintahan dan kesra konsel
Dalam sambutan Asisten 2 perekonomian dan pembangunan Konsel, Dr. Sahlul, SE. M.Si mengatakan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap langkah-langkah pencegahan penyebaran aliran serta pemahaman yang menyimpang terkait dengan paham radikalisme agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta mempertahankan dan memperkokoh kesatuan bangsa
“Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman pencegahan dini paham radikalisme, serta terciptanya keharmonisan dan saling pengertian diantara umat beragama,” pungkas nya.
Lebih lanjut, Dr. Sahlul, SE. M.Si mengatakan Radikalisme dan terorisme merupakan musuh negara yang harus dibasmi dan dilawan karena mampu menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila., sehingga untuk mencegah radikalisme dan terorisme di wilayah kabupaten konawe selatan pemerintah terus melakukan sosialisasi.
“Radikalisme merupakan sebuah gagasan, paham, ideologi yang berupaya melakukan perubahan fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi NKRI, Ini harus kita lawan bersama termasuk optimalisasi peran Pemda dalam melakukan pencegahan,” kata Dr. Sahlul, SE. M.Si
Mantan Kadis Keuangan Kabupaten konawe selatan tersebut menambahkan bahwa banyak potensi – potensi yang bisa menimbulkan terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat salah satunya adalah karena perbedaan agama, ras, suku dan lain sebagainya, apalagi di konawe selatan hampir semua suku di Indonesia berada di konsel
Perubahan pola terorisme Kata dia dari tradisional ke modern menuntut kesiap siagaan semua pihak tak terkecuali Pemda sebagai perpanjangan pemerintahan pusat di daerah. Pemda diminta untuk responsif terutama dalam mengakomodasi keresahan masyarakat.
Pihaknya juga berharap kepada pemerintah dan kepada semua pihak yang terkait agar senantiasa menjadi perhatian khusus untuk bisa mencegah terjadinya konflik sosial dan paham radikalisme kepada masyarakat
“Optimalisasi peran Pemda sangatlah dibutuhkan, terlebih kalau kita lihat perubahan pola rekrutmen dan aksi yang cenderung dilakukan secara mandiri ini memerlukan kecermatan bersama. Perlu kewaspadaan dalam pencegahan teror dan terutama melakukan pemetaan jaringan terorisme, hal ini merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror,” tutupnya.
Red.
