Jakarta, Sultratimes.com, – Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (Garpem-Sultra) gelar unjuk Rasa Di depan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) Meminta agar PJ.Walikota Kendari di copot, Senin, (13/05/2024).
Hal itu Terkait Adanya tindakan Penggusuran Pelaku UMKM atas intruksi Pejabat walikota Kendari, Muhamad Yusuf.
Bukan hanya itu, Pj. Walikota Kendari dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah banjir di Kota Kendari.
Abdi Aditya, selaku Kordinator Aksi mengatakan dalam orasinya, Bahwa Kawasan Eks MTQ merupakan aset Pemerintah provinsi, Bukan Pemerintah Kota.
“Merujuk Langsung ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasalnya, Kawasan eks MTQ Merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tak memiliki kewenangan untuk mengurusi kawasan tersebut”. Tegas Abdi
Terkait penggusuran pelaku UMKM wilayah eks MTQ, lapak pedagang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah bukan malah di gusur.
“Bahkan Saat itu juga Kota Kendari Sedang Terjadi Kebanjiran Namun Anehnya Pj. Walikota Kendari kami menduga masih sempatnya melakukan penggusuran UMKM kota kendari padahal hal tersebut bukan wilayah pemerintah kota (pemkot) untuk menggusur lapak pedagang eks MTQ”. Sambungnya dalam orasi
Banjir yang terjadi akibat debit air yang terus saja naik akibat curah hujan yang cukup ekstrem, diketahui telah menelan korban
“Seharusnya bencana banjir menjadi fokus Pj walikota Kendari untuk mencarikan solusi, agar tidak semakin berdampak dan memakan korban, bukan malah fokus pada penggusuran UMKM di wilayah MTQ”. Lanjut abdi
Dalam aksinya, GARPEM Sultra melayangkan beberapa tuntutan urgent, antaranya:
1. Mendesak Kementrian dalam negeri Republik Indonesia untuk segera memanggil PJ. Walikota Kendari terkait penggusuran UMKM kota kendari sedangkan saat itu kami menduga sedang terjadi Kebanjiran namun ia malah fokus menggusur UMKM kota kendari.
2. Mendesak Kemendagri Ri untuk segera copot PJ. Walikota Kendari karena kami menduga telah gagal dalam menangani kebanjiran di provinsi sulawesi tenggara khususnya kota Kendari.
Sampai berita ini di tayangkan pihak media Sultratimes.com masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait namun masih belum ada tanggapan.
Laporan : Tim
