BeritaKonawe Selatan

Diduga Masuk Angin, JAMKARTA Soroti Kinerja DPRD Sultra Terkait Dugaan Pelanggaran PT. GAP

314
×

Diduga Masuk Angin, JAMKARTA Soroti Kinerja DPRD Sultra Terkait Dugaan Pelanggaran PT. GAP

Sebarkan artikel ini

Kendari, Sultratimes.com, – Jaringan Aktivis dan Masyarakat Lingkar Tambang (JAMKARTA) Soroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Sultra terkait lambatnya dalam menangani Rapat Dengar Pendapat persoalan dugaan pelanggaran PT. Generasi Agung Perkasa (GAP) di Desa Watumbohuti, Kabupaten Konawe Selatan, Senin (20/05/2024)

Julianto Jaya Perdana, Kordinator Wilayah Jamkarta memaparkan bahwa khususnya di Komisi III DPRD Prov. Sultra yang menangani perkara tersebut di nilai tidak profesional dalam menyerap aspirasi tuntutan rakyat.

“Sudah hampir memasuki 1 Bulan, Namun penetapan jadwal RDP sampai hari ini belum ada agenda dari komisi III Dprd Provinsi Sultra, menurut kami ketidak berpihakan DPRD terhadap rakyat patut di pertanyakan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jul (sapaan karibnya) Dprd Prov. Sultra di sebut tidak serius dalam menangani beberapa sampel dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh PT. GAP di desa watumbohuti.

“Harusnya dewan serius menangani dugaan pelanggaran PT. GAP salah satu sampelnya penggunaan Jalan Nasional, Jalan Desa, terbitnya PPKH sebelum penurunan status kawasan hutan yang begitu kontroversi, dan dugaan pengrusakan hutan mangrove di desa watumbohuti,” bebernya.

Alumni Fakultas Hukum UHO itu mengigatkan kepada DPRD Prov. Sultra agar tidak bermain mata dalam menangani sejumlah dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh PT. GAP

“Kami ingatkan kepada Dewan yang terhormat untuk tidak bermain mata dengan perusahaan, apalagi sampai masuk angin, karena persoalan ini harus serius di tangani karena ini menyangkut persoalan Izin, lingkungan, dan Penggunaan Aset Negara yang mesti kita awasi secara bersama, Apalgi sampai masuk angin,” Ungkapnya.

Pungkasnya, Bila DPRD Sultra sampai akhir Mei mendatang belum menetapkan jadwal RDP dan mengundang seluruh instansi terkait, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD

“Bila sampai akhir bulan Mei belum ada penetapan jadwal RDP bersama perusahaan dan instansi terkait, maka kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dengan masa yang banyak,” tutupnya.

 

Laporan : Tim