Jakarta, Sultratimes.com, – Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Nusantara menyoroti dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini, sebagai kebijakan yang tak menjunjung tinggi kebhinekaan dan mengabaikan azas pancasila.
Ketua Umum DPP Pemuda Nusantara, Muhamad Ikram Pelesa melalui rilisnya (14/8/2024) mengatakan Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Penanggung jawab Paskibraka Nasional yang melarang penggunaan jilbab bagi pengibar perempuan telah mencederai Kebhinekaan dan mengabaikan azas pancasila bangsa ini.
“Ini mengingkari kebhinekaan kita, penghormatan atas perbedaan. Tidak hanya itu kebijakan BPIP juga telah mengabaikan Prinsip Ketuhanan dalam azas pancasila yang secara tegas menjamin hak melaksanakan ajaran agama masing-masing,”. Tutur Ikram
Pihaknya menuding BPIP mempunyai skenario menggagalkan pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus di IKN, dengan membuat kebijakan kontras yang dapat memancing reaksi publik hingga konsentrasi paskibraka nasional menjadi buyar mengakibatkan Pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan Di Ibu Kota Nusantara tidak berjalan dengan baik. Untuk itu pihaknya mengecam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional segera dicabut.
“Saya khawatir BPIP punya skenario menggagalkan pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus di IKN, dengan membuat kebijakan kontras yang dapat memancing reaksi publik hingga konsentrasi paskibraka nasional menjadi buyar mengakibatkan Pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan Di Ibu Kota Nusantara tidak berjalan dengan baik, semoga saja saya keliru memaknainya. Untuk itu kami minta BPIP segera cabut larangan berjilbab bagi paskibraka,” Pungkasnya.
Atas kejadian ini Pihaknya meminta Presiden Republik Indonesia, Untuk mempertimbangkan pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya lembaga tersebut tidak dibutuhkan saat ini, terlebih kinerja lembaga BPIP tidak dapat dirasakan oleh masyarakat
“Atas kebijakan yang nyeleneh ini, kami minta pak presiden agar mempertimbangkan pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Karena lembaga ini tidak lagi dibutuhkan saat ini, terlebih kinerja lembaga BPIP tidak dapat dirasakan oleh masyarakat”, Tutupnya
Dikutip dari Republika.co.id, Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra bertutur dirinya mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara.
“Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).
Irwan juga menjalankan tugas sebagai pembina Paskibraka sejak 2016. Saat itu, pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Sejak 2022, pembinaannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Saya sejak 2016 jadi pembina Paskibra nasional di cibubur jadi tahu betul kebiasaan-kebiasaannya,” ujar Irwan. Ia menuturkan, sejak 2016, mereka sudah mulai memikirkan betul soal penghargaan terhadap keyakinan masing-masing anggota Paskibraka.
“Kita sudah mulai melakukan penjagaan terhadap adik-adik dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dulu ada tradisi mandi kembang dan balik celana dalam, itu konyol dan kita ubah,” dia menuturkan.
Soal pakaian untuk Paskibraka Muslimah yang hendak menjaga aurat juga dipertimbangkan. Misalnya, rok yang dipanjangkan dan penggunaan legging.
“Bahkan pada 2021, pembawa baki Bendera Pusaka pakai jilbab. Makanya kita heran.”
Sebab itu, ia dan rekan-rekannya di PPI terkejut saat pada 13 Agustus lalu tak ada satupun Paskibraka putri yang berjilbab. “Kita kaget, koq ada yang berubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pake atau lepas jilbab,” ujarnya.
Dari situ kemudian muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah. Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat.
“Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab,” kata Irwan.
Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan.
“Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada” Tutupnya
Laporan : Tim
Editor Redaksi
