Kendari, Sultratimes.com, – Forum Kajian Ekonomi Dan Lingkungan Dan Forum Kajian Ekonomi Dan Politik Sulawesi Tenggara yang tergabung Dalam Konsorsium Aktivis Bersatu dengan tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menangkap dan mengadili oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan manipulasi dana bantuan sosial di Kabupaten Muna Barat, Sabtu, 02/11/2024
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial Muna Barat mengklaim telah merealisasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp5,4 miliar dari total Rp5,5 miliar. Namun, Konsorsium Aktivis Bersatu menilai terdapat ketidakberesan yang jelas-jelas melanggar regulasi.
Dari anggaran tersebut, Rp847 juta seharusnya dialokasikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di berbagai desa, namun banyak bantuan yang tidak kunjung diterima warga hingga saat ini.
Bahkan ada bantuan sosial belum sampai ke tangan penerima yang berhak, meskipun berita acara serah terima (BAST) sudah ditandatangani.
Menurut Rahmat, hal ini adalah bukti adanya indikasi kuat manipulasi dan penyalahgunaan wewenang.
“Ini bukan sekadar keterlambatan administrasi, Ini adalah pelanggaran hukum yang nyata, Kami mendesak agar APH segera memeriksa dan menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam permainan ini termasuk pihak CV. GP & Birokrat yang terlibat. Rakyat Muna Barat sudah terlalu lama dibohongi oleh janji-janji kosong,” tegas Rahmat dengan nada keras.
Konsorsium aktivis Bersatu Sultra menganggap adanya keterlambatan hingga 98 hari dalam penyaluran bantuan dinilai sebagai bentuk kelalaian yang disengaja.
“Jika kontrak sudah berakhir tapi barang tidak kunjung diberikan, maka ini adalah manipulasi yang harus diseret ke ranah hukum, Kami tidak akan diam melihat hak rakyat diinjak-injak!” serunya.
Lebih jauh, Konsorsium Aktivis Bersatu Sultra menuntut agar Dinas Sosial diusut tuntas, dan semua pejabat yang terlibat segera dinonaktifkan sambil menunggu proses hukum.
“Jika tidak ada langkah tegas dari APH, kami akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara untuk menunjukkan bahwa kami tidak main-main dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat,” jelasnya
” akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan akan memberikan tekanan penuh kepada APH agar tidak ada oknum yang lolos dari jerat hukum”. Tutup Rahmat
Laporan : Tim
Editor : Ardan
