Koltim, Sultratimes.Com,- Ratusan Pemuda dan Mahasiswa Kolaka Timur yang tergabung dalam konsorsium Gerakan Masyarakat Pemuda Penyelamat Kolaka Timur (GEMPPAR) menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Sulawesi Tenggara dan Kantor gubernur Sulawesi Tenggara. 31/3/22
Aksi demonstrasi ini digelar buntut dari kebijakan Pj. Bupati Kolaka Timur, Sulwan Abunawas yang dinilai kebijakannya selama menjabat tidak pernah pro dan menyengsarakan masyarakat Kolaka Timur.
Pasalnya kebijakan yang dia lakukan bertentangan dengan spirit perjuangan almarhum Samsul Bahri Majid dan Mery ketika berkampanye pada saat (Pilkada) Kolaka Timur dengan tagline Sejahtera Bersama Masyarakat (SBM).
Salah satunya pengangkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelibatan kontraktor lokal dibidang bengadaan barang dan jasa yang dinilai tidak memprioritaskan sumber daya manusia Kolaka Timur, disisi lain pemberian izin penambaan pembangunan retail modern di Kecamatan Ladongi yang dinilai berpotensi mematikan para pelaku UMKM serta bertentangan dengan Permendag No. 23 tahun 2021 tentang pengembangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan.
Sukry selaku Jendral Lapangan mengungkapkan lahirnya gerakan ini atas dasar moralitas dan hati nurani dalam mewujudkan keadilan dan hak-hak masyarakat Kolaka Timur.
“ini gerakan moralitas dan hati nurani terhadap kedzoliman yang dialami masyarakat kolaka timur, masyarakat butuh keadilan penuhi hak-hak mereka” ungkapnya
Dia menambahkan bahwa semestinya Pj. Bupati Kolaka Timur tidak melupakan dan melibatkan secara keseluruhan para pejuang-pejuang samsul bersama mery pada saat proses pilkada 2020 jangan hanya kelompok-kelompok tertentu.
Putra asli Kolaka Timur itupun medesak agar DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara segera mengevaluasi kinerja Pj. Bupati Kolaka Timur yang dianggap gagal dalam menjalankan roda pemerintahan kabupaten Kolaka Timur.
“kami mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mengevaluasi kinerja Pj. Bupati Kolaka Timur yang kami anggap gagal dalam menjalankan roda pemerintahan kabupaten Kolaka Timur” tegasnya.
Selain itu dia juga mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera memulangkan dan mengganti Pj. Bupati Kolaka Timur yang kami nilai tidak pro terhadap hak-hak masyarakat Kolaka Timur.
“kami berikan waktu 3X24 jam jika tidak segera ditindaklanjuti maka kami akan meneruskannya sampai ke Kementrian Dalam Negeri” imbuhnya.
Red.
