Kendari, Sultratimes.com,- Lembaga Jaringan Aktivis Sulawesi Tenggara menggelar aksi demo di kantor Gubernur Kelurahan Anduonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (26/12/2022).
Aksi demo tersebut dilakukan atas dasar tuntutan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yaitu meminta kepada Gubernur Sultra untuk mengevaluasi PJ Bupati Muna Barat, mendesak Gubernur Sultra agar segera mengembalikan PJ Muna Barat ke Kemendagri dan menolak keras Perpanjangan SK PJ Bupati Muna Barat Dr. Bahri untuk di perpanjang.
Jenderal Lapangan Aksi demostrasi, Naga Sultra menjelaskan bahwa Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Muna pada pertengahan 2014 yang lalu, ibu kota Muna Barat terletak di kota Laworo. Terlepas dari itu, berdasarkan hasil kajian atau diskusi Lembaga Jaringan Aktivis Sultra mengenai PJ Bupati Muna Barat gagal membangun daerah pimpinanya.
“Hal itu menurut kami mengacu pada evaluasi Kemendagri mengenai PJ Kepala Daerah kurang atau tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam menuju 6 bulan kepemimpinannya,”jelasnya.
Dalam orasinya Naga Sultra, menambahkan bahwa PJ Bupati Muna Barat mengalami kemunduran total karena dapat dilihat dari evaluasi kemendagri PJ kepala daerah kinerjanya yang menunjukan bahwa kinerja Pj Bupati Muna Barat dengan nilai 14 dengan persentase 50% dan berada pada posisi ke-4.
“kami menilai kegiatan PJ Bupati Muna Barat yang berupa pembebasan lahan lokasi kompleks perkantoran,persoalan ULP dan obat kadaluwarsa yang di publikasikan di media hanya kamuflase karena dari hasil evaluasi kemendagri PJ Bupati Muna Barat tidak menunjukan kinerja yang bagus di mata kemendagri sehingga menurut kajian kami bila mengacu pada penilaian kemendagri tersebut maka apa yang di lakukan Pj Bupati Muna Barat selama ini hanya sebatas pencitraan,”tambahnya.
Lembaga Jaringan Aktivis Sultra menduga kuat bahwa PJ Muna Barat hanya fokus keliling konsolidasi untuk memperkokoh basis tangga maju sebagai Bupati definitif di Muna Barat dengan dalih bagi-bagi program pembangunan dan bantuan ketiap-tiap desa sehingga sangat berpotensi membuat kegaduhan politik di tengah masyarakat pada tahun 2023”. Sehinnga persoalan ini mengabaikan tugas utamanya sesuai dengan visi misi kemendagri pada saat menunjuknya sebagai pelaksana jabatan.
“Kami berharap kepada gubernur sulawesi tenggara untuk segera mengevaluasi pj bupati muna barat saat ini dan tidak memperpanjang masa kerja sebagai PJ demi terciptanya konduktifitas suhu politik yang adem di kabupaten muna barat” Harapnya
“Lembaga Jaringan Aktivis Sultra berharap kepada PJ Bupati Muna Barat agar fokus menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas dalam menata dan membangun wajah baru Kabupaten Muna Barat, agar bisa setara dengan Kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tenggara ketimpang keliling safari politik di tiap-tiap desa” Tutup Naga Sultra
Laporan : Tim
