Jakarta, Sultratimes.com,- Puluhan masa aksi yang tergabung dalam lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi tenggara ( AMPUH SULTRA) melakukan aksi unjuk rasa didepan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait penolakan hadirnya anak Perusahaan Harita Group PT.Gema Kreasi Perdana ( PT.GKP) di Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi tenggara.
Arin Fahrun Sanjaya selaku korlap 1 dalam orasinya Mengatakan Bahwa PT.Gema kreasi Perdana (PT.GKP) Merupakan Anak perusahaan Harita Group yaitu sebuah perusahaan yang bergerak disektor Pertambangan Nikel yang dianggap kebal Hukum karena merupakan satu satunya perusahaan yang tidak dicabut Iupnya dipulau Wawoni
“PT.GKP dinilai tidak Patuh terhadap regulasi Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil.”ungkap Arin Fahrun Sanjaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu 25/01/23
Lanjut Aktivis Sapaan Arin tersebut ,juga mengatakan Anak Perusahaan Milik Harita Group disinyalir menuai sorotan karna keberadaannya di kabupaten Konawe kepulauan bahwa aktivitas PT.GKP dinilai Melanggar hukum karna melanggar aturan aturan yang ditetapkan Pemerintah yang sampai hari ini terus Melakukan aktivitas penambangan diwilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan dia Juga menduga adanya kolaborasi antara Pemerintah daerah dengan Pihak Direktorat Jenderal Minerba Terkait penertiban IUP PT.GKP yang melanggar Hukum.
Ditempat yang sama Risaldi selaku korlap 2 menyampaikan bahwa kegiatan Pertambangan diareal yang dilarang oleh Pemerintah juga dengan jelas melanggar ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Sehingga perlu kiranya untuk mengusut tuntas terkait keberadaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Gema Kreasi Perdana di daerah yang merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.” Kata Risaldi
Lanjut Risal mengatakan bahwa PT.GKP seharusnya tidak melakukan aktivitas pertambangan sesuai UU nomor 27 tahun 2007 dengan perubahan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007 jo UU 1/2014) pasal 1 angka 3 berbunyi : Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 KM persegi beserta kesatuan Ekosistemnya. Sedangkan wilayah Pulau Wawoni hanya mempunyai luas 867,58 KM persegi. Dengan demikian, wilayah Pulau Wawoni digolongkan ke dalam Pulau Kecil. Hal ini berarti tidak tepat jika Direktorat Jenderal Minerba menyetujui Izin usaha pertambangan ( IUP) milik PT.GKP.”Ujarnya
“Oleh karena itu, Pihaknya menegaskan akan kembali melaksanakan aksi Jilid 2 terkait dugaan pelanggaran hukum PT.GKP dan dengan tegas Meminta Kementerian ESDM RI Melaui Dirjen Minerba Untuk Mencabut IUP PT. GKP Yang Terletak di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Atau Tepatnya di Pulau Wawoni, Kab. Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
besar harapan kami kepada Pihak Pemerintah pusat untuk menindak lanjuti PT.GKP sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku.”Tutupnya.
Laporan : Tim
