Kendari, Sultratimes.com, – Terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun anggaran 2019 sampai 2021 GMA Sulawesi Tenggara (Sultra) serukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra guna
memproses instansi KPU Konawe Kepulauan
(Konkep).
Muh Ikbal, Presidium GMA Sultra ( Garda Muda Anoa ) mengendus dugaan korupsi di lingkup
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Kepulauan pada pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun anggaran 2019 sampai 2021.
“lya mengatakan bahwa, melalui hasil audit BPK
RI pada TA 2019,2020 hingga 2021 banyaknya
temuan-temuan yang tidak sesuai dengan
kewajaran (adanya penyalahgunaan maupun
mark up) dalam pengelolaan dana hibah
pemilihan kepala daerah serentak yang merugikan keuangan negara hingga miliyaran rupiah”.Ungkap Ikbal.
Lanjut, Ikbal menyampaikan seharusnya
penyelenggara pesta demokrasi yang itu di
legitimasi oleh publick sebagai penentu dalam
melaksanakan beberapa tahapan pemilihan
Umum maupun di ranah legislatif,eksekutif, tidak
melakukan upaya-upaya untuk merugikan
keuangan daerah dan Negara, apalagi pada
saat pemilihan kepala daerah serentak itu masa
pandemi covid 19.
“Berdasarkan undang-undang tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam
kasus dugaan korupsi manapun, setahu saya di
tengah pandemi covid-19 ini sangat dilarang
keras dan akan dikenakan sanksi keras pula”
tegas Ikbal saat di temui awak media di salah satu warkop di kendari, sabtu. 28/01/2023
Ikbal sangat berharap aparat penegak hukum
(APH) lebih peka melihat problem ini agar ada
efek jera sehingga membuat para pelaku yang
berpotensi akan merugikan daerah maupun
negara tidak sewenang-wenang untuk
mempermainkan anggaran yang itu di
peruntukkan demi suksesnya pesta demokrasi di konawe kepulauan, maupun di indonesia ini
Serta melihat dari dinamika yang terjadi pada proses perekrutaan badan ad hoc pemilu 2024 di tubuh kpu konkep yang di duga banyak menuai konflik horizontal karena lemahnya tingkat integritas maupun ke profesionalan dalam perekrutan tersebut sehingga dapat mencoreng lembaga yang kita anggap jurdil sebagaimana tagline kpu itu sendiri, namun karena adanya kepentingan pribadi sehingga membuat kami tidak percaya dengan kinerja pelaksana pesta demokrasi itu, DKPP harus terjun ke tingkat daerah kabupaten demi menyelamatkan pemilihan yang jujur adil dan luber.
“Kami sudah menyiapkan data untuk bahan
materi kepada aparat penegak hukum demi
kelancaran serta penegakan hukum yang valid
akuntabel, kami Insya Allah akan melakukan
aksi unjuk rasa di kejaksaan tinggi Sultra pada
Selasa mendatang”, tutup Muh Ikbal
Laporan : Tim
